PIDATO KETUA EKSEKUTIF ULMWP, BENNY WENDA PADA 58 TAHUN PERINGATAN MANIFESTO POLITIK KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA

Beni Wenda doc

“ DOA PEMULIHAN DEMI MEWUDKAN HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA”

Syukur BagiMu Tuhan!

Dari Oxford United Kingdom, pertama-tama  sebagai Ketua ULMWP dan Pemimpain Bangsa Papua hari ini, saya Benny Wenda Selamat Memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang ke 58 tahun (1 Desember 1961 - 1Desember 2019) kepada rakyat West Papua di Negeri West Papua, mereka yang ada di rimba raya dan orang Papua yang ada di luar Negeri bersama Solidaritas Sub Regional Melanesia, Pacifik dan komunitas Internasional yang sedang memperingatinya.

Kita semua hari ini memperingati sejarah kebenaran 58 tahun lalu, tepat 1 Desember 1961 yang telah dibuktikan dimana Dewan Papua (Nieuw Guinea Raad) untuk pertama kalinya mendeklarasikan wajah negara West Papua sebagai salah satu bangsa yang siap berdaulat sebagai Negara seperti bangsa lain di dunia. Deklarasi ini dilakukan dengan upacara mengibarkan bendera Bintang Fajar pertama kalinya – dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda.

Pengibaran itu kemudian di iringi pula nyanyian lagu kebangsaan, “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus.”

Bagi kami bangsa Papua, Deklarasi manifesto politik Papua 1 Desember 1961 merupakan tonggak penting dalam proses penentuan nasib sendiri West Papua, yang dimulai secara resmi ketika Belanda hendak mendaftarkan West Papua ke PBB sebagai Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri (non self governing territory).

Meski usia deklarasi 1 Desember itu tak bertahanan lama dimana 19 Desember 1961 (19 hari) Indonesia menganeksasi West Papua melalui deklarasi Operasi Militer Trikora (Tiga Komando Rakyat) oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno yang menyerukan untuk menggagalkan cita-cita bangsa Papua dengan menyebutnya sebagai negara “boneka” Papua buatan Belanda kemudian dengan  ambisinya Presiden Soekarno melegalkan segala cara telah menduduki West Papua.

Penanandatanganan New York Agreemant pada Agustus 1962 antara pemerintah Kolonial Belanda dan Kolonial Indonesia yang tidak pernah melibatkan wakil bangsa Papua. Setelah penandatangan New York Agreement, pada 1 Mei 1963 Indonesia menjajah dan menduduki Papua secara defacto.

Setelah Indonesia mengambil alih Papua, Indonesia dengan berbagai cara seperti, teror, intimidasi, kekerasan, operasi militer, melalui Militernya Indonesia telah merekayasa Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat pada Juni-Agustus 1969.

Indonesia gagal melaksanakan secara demokratis pasal 16,17 dan 18 perjanjian New York Agreement dimana diatur tindakan pilihan bebas bagi hak penentuan pendapat rakyat dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi standar Internasional, yaitu Satu orang Satu Suara (One Man One Vote) namun melalui rekayasa menunjuk 1025 wakil bangsa Papua kemudian hanya 175 orang saja mewakili 800.000 penduduk West Papua pada saat itu memberikan suara.

Saya mengajak kita semua, marilah kita hening sejenak mengenang sejarah masa lalu dan  merefleksikan pengorbanan besar dan panjang selama 58 tahaun (1963-2019) yang telah meninggal dunia akibat operasi Militer Indonesia khususnya saat ini di Wilayah Ndugama, Ilaga, Deiyai, Timika, Pucak Jaya dan banyak tempat lainnya di West Papua.

Dalam suasana hening juga kita mengenang 47 orang Papua dan 28 warga Indonesia, 2 anggota TNI yang meninggal dunia selama proses aksi perlawanan rakyat Papua melawan Politik Diskriminasi Rasisme Indonesia pada bangsa Papua sejak Agustus-November 2019. Kita juga mengenang 194 rakyat Nduga meninggal Dunia, 56.00 lebih rakyat di Wilayah Ndugama yang mengungsi  akibat Operasi Militer selama satu tahun (Desember 2018-Desember 2019). Pengungsian rakyat akibat Operasi anggota TNI/Polri juga sedang terjadi di Kabupaten Puncak Papua, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara, Wamena, Timika dan beberapa kabupaten lainnya di West Papua.

Sejak Agustus 2019, 12.000 lebih mahasiswa dan pelajar West Papua telah meninggalkan dan eksodus ke West Papua.y Mereka ini terdiri dari berbagai kota  studi di Indonesia seperti di pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara akibat ancaman nyata; teror, intimidasi di tempat tinggal asrama, kontrakan, kos dan di dalam Kampus
Pemerintah Indonesia terus bekerja keras melalui TNI/Polri melanggar konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,  secara khusus Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dikenal dengan Convention Aginst Turture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  (CAT) dimana dalam konvenan itu terkandung 22 jenis hak sipil dan politik yang wajib dilindungi setiap negara yaitu pasal 6 sampai pasal 27.

Pemerintah Juga secara sadar terus melanggar Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Pemerintah Indonesia selama ini mencoba hadir di berbagai kancah internasional sebagai negara demokrasi, penolong, penyelamat, pemberi bantuan, menyatakan keprihatinan atas pelanggaran Hak Hidup di Negara-Negara Asia dan Timur Tengah (Palestina), mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara namun pada saat yang sama selama 56 tahun, Indonesia hadir sebagai penjajah baru di bumi negeri saya West Papua dan terus menerus melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak Politik, ketidakadilan, ketidakberadaban, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak-Hak Sipil Politik (Sipol) dan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosobud).

Pemerintah Indonesia dan banyak negara yang ada di Dunia yang terus mendukung pelanggaran Hak-Hak Sipil Politik di West Papua. Pelanggaran Pemerintah Indonesia selama ini pada Bangsa Papua bertentangan pula prinsip dasar yang termuat dalam Kitab Suci umat beragama di Dunia.
Dalam menghadapi situasi ini, sejak bangsa Papua bersatu membentuk dan mendeklarasikan ULMWP pada Desember 2014 di Port Vila Vanuatu terus mengalami kemajuan. Dukungan untuk Menentukan Nasib Sendiri untuk kemerdekaan dan kedaulatan Politik oleh rakyat Papua di West Papua, di rimba raya dan rakyat West Papua di Diaspora terus semakin solid. Demikian juga dukungan rakyat dan para pemimpin regional Melanesia, Pacifik hingga Internasional.

Saya memberikan apresiasi atas dukungan yang terus mengalir dari berbagai kelompok rakyat Indonesia termasuk melalui Frant Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI WP).

Beberapa aktivitis pro demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dengan tulus mendukung perjuangan hak penentuan nasib sendiri Tuan Surya Anta Ginting sedang ditahan dan menjalani proses hukum di Jakarta, Veronika Koman yang terpaksa harus meninggalkan keluarga dan Negara Indonesia karena kegigihannya membelah rakyat saya West Papua dan Denny Laksono yang sempat ditangkap oleh Tim Polri serta banyak aktivis dari Indonesia yang telah ditangkap dan juga mengalami penyiksaan saat mereka berdiri kokoh mendukung perjuangan hak politik bangsa Papua. Kami juga mengapresiasi para akademisi, aktivis, politisi, birokrat dan dengan penuh kesadaran yang pernah dan terus mendukung perjuangan perdamaian, Hak Asasi Manusia dan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis dalam penyelesaian konflik politik di West Papua.

Perjuangan dan pengorbanan panjang orang Papua yang gugur diberbagai medan juang, di hutan-lembah, rawa, pesisir pantai, lautan, kali, di penjara bahkan di perantauan luar negeri dalam kurun waktu hampir 58 tahun. Pengorbanan dan perjuangan panjang mereka dan bangsa Papua menuntut kita yang masih hidup ini untuk terus kerja keras, saling dukung, percaya dan menghargai satu dengan yang lainnya supaya dapat mewujudkan visi nasional bangsa Papua.

Pada kesempatan hari bersejarah ini, saya menyampaikan apa yang kita capai setelah menyatukan komitmen persatuan melalui wadah Persatuan Nasional Bangsa Papua, yang kita berikan nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Negara Republik Vanuatu pada 6 Desember 2014 hingga saat ini.

Bahwa selama 5 tahun terus mendapatkan dukungan mulai dari sub regional melanesia (MSG), Pacifik hingga Internasional. Ke depan kita akan menyaksikan Kemuliaan dan Mujizat Tuhan bagi kemenangan kita.

Oleh sebab itu, pada Peringatan 58 tahun Manifesto Politik Bangsa Papua ini, saya menyampaikan Ucapan Terima Kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Rakyat saya Bangsa Papua dan para pemimpin oganisasi Mahasiswa, organisasi Sipil Politik, para pemimpin militer West Papua, para pemimpin LSM, Akademisi, Agama, pemerintahan Sipil dan Militer Indonesia yang terus mendukung Moril dan Materi dalam mewujudkan visi dan misi Manivesto Politik bangsa Papua.

2. Rakyat Indonesia, para aktivis HAM, Aktivis Pro Demokrasi, Akademisi, LMS, Politisi, agama yang mendukung penuh perjuangan melawan kejahatan kemanusiaan, Perdamaian, Demokrasi dan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua.

3. Rakyat dan para pemimpin Agama, Adat, Mahasiswa, Perempuan, PIANGGO, dan para pemimpin Melanesia, Polinesia, Micronesia, Australia dan New Zealand yang terus berdiri bersama perjuangan melawakan Kejahatan Kemanusiaan Indonesia di West Papua dan mewujudkan secara demokratis dan adil perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.

Secara khusus disampaikan ucapan Terima Kasih dan apreasi yang mendalam kepada para pemimpin Melanesia yang menerima organisasi ULMWP sebagai observer di MSG pada 2015 di Solomon Islands. Harapan kami dalam pertemuan para pemimpin MSG, pada pertengahan Desember 2019 ini diterima sebagai anggota Penuh.

Terima kasih dan apresiasi yang mendalam saya kepada para pemimpin Pacifik, yang selama 5 tahuan (sept 2015-Agustus 2019) terus memberikan perhatian dalam perjuangan bangsa Papua. Saya bersama rakyat saya mengapresiasi dan mendukung penuh komunike para Pemimpin Pacifik di Tuvalu Agustus 2019 tentang desakan kunjungan Dewan Hak Asasi Manusia ke West Papua.

4. Saya juga menyampaikan Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi saya yang mendalam kepada rakyat dan  para pemimpin yang tergabung dalam Africa, caribean dan Pacifik, yang terus memberikan dukungan dan perhatian serius pada situasi kejahatan kemanusiaan dan perjuangan Politik Bangsa Papua.

5. Ucapan Terima Kasih yang Tulus dan apresiasi saya kepada rakyat dan pemimpin di Asia, Uni Eropa, Amerika Latin, U.S.A atas semua dukungan, perhatian pada situasi dan perjuangan bangsa saya selama 58 tahun.

6. Pada moment ini juga saya menyampaikan bahwa ULMWP dan bangsa Papua bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan The Honorary Freedom of The City yang diberikan Pemerintah dan parlemen Kota Oxford kepada saya sebagai Ketua ULMWP dan sebagai pemimpin bangsa Papua.

7. Jalan ke depan masih berliku dan berbeban berat, oleh sebab itu saya mengajak dan memohon dukungan semua pihak khususnya kepada rakyat bangsa Papua di Negeri West Papua, di rimba raya dan yang tersebar di berbagai negara dan benua di luar negeri untuk terus baha membahu mendukung perjuangan dalam mewujudkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Suara untuk mohon dukungan dan perhatian saya menyampaikan kepada rakyat dan pemimpin Melanesia, Pacifik dan Dunia Internasional teristiwa Ketua Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa dalam mengatasi krisis kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama 56 tahun pendudukan Indonesia di West Papua. Ini sudah waktunya, kami harapkan dukungan dan partisipasi Anda sekalian dalam mendukung hak penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua.

Akhirnya demikian Pidado, pada 1 Desember 2019, memperingati 58 tahun kemerdekaan bangsa Papua ini dapat saya sampaikan.

Terimalah Salam Hangat dan Doa saya yang Tulus.

One People One Soul.

Tuhan Memberkti Kita Semua.

Oxford, United Kingdom 1 Desember 2019

Benny Wenda
Ketua